RadarKriminal.Newsz.id, CIREBON – Kemerdekaan bukan sekadar kibaran bendera Merah Putih atau seremoni setiap 17 Agustus. Bagi masyarakat, kemerdekaan justru semakin bermakna ketika negara hadir dalam bentuk pelayanan yang mudah, pembangunan yang nyata, serta fasilitas publik yang mampu menunjang kehidupan sehari-hari.
Semangat itulah yang coba diwujudkan Pemerintah Kota Cirebon dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pelayanan publik menjadi salah satu wajah paling dekat antara pemerintah dan masyarakat. Ketika warga datang mengurus dokumen, memperoleh layanan kesehatan, mengurus perizinan, hingga mendapatkan informasi pemerintahan, kualitas pelayanan menjadi ukuran langsung tentang kehadiran pemerintah.
Di Kota Cirebon, berbagai layanan terus dibenahi, baik melalui pelayanan tatap muka maupun pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu upayanya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Kehadiran MPP diharapkan dapat memangkas kerumitan birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
WARGA MULAI MERASAKAN PERUBAHAN
Perubahan dalam pelayanan publik mulai dirasakan sejumlah warga.
Zardin Harlan (51), warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, menilai pelayanan pemerintah saat ini semakin tertata. Ia juga mengapresiasi sikap petugas yang dinilainya lebih ramah ketika memberikan pelayanan.
“Pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,” ujar Zardin.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai harapan agar pemerintah tidak berhenti melakukan pembenahan.
Menurut Zardin, sosialisasi mengenai persyaratan dan alur pelayanan perlu semakin diperkuat hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Dengan informasi yang jelas, warga tidak perlu berkali-kali datang hanya karena dokumen atau persyaratan yang dibawa belum lengkap.
“Harapannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, dengan alur Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT,” katanya.
Sementara itu, Juhaeriyah (38), ibu rumah tangga warga Kesenden, melihat perkembangan layanan digital memberikan kemudahan tersendiri.
“Sekarang terasa lebih mudah dan cepat, terutama karena adanya layanan secara online dan informasi yang lebih mudah diperoleh,” ujar Juhaeriyah.
Meski demikian, ia berharap transformasi digital tidak membuat masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi menjadi kesulitan.
Menurutnya, pelayanan online dan pelayanan tatap muka harus berjalan berdampingan agar seluruh lapisan masyarakat tetap memperoleh hak pelayanan yang sama.
“Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” katanya.
BAGI OJOL, JALAN MULUS ADALAH KEMERDEKAAN
Jika pelayanan publik menjadi wajah pemerintah di dalam kantor, maka pembangunan infrastruktur menjadi wajah pemerintah yang langsung terlihat di jalan.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas sehari-hari, kondisi jalan bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan biaya operasional dan penghasilan.
Widyo Priatno (47), warga Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan, yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, menyebut jalan yang baik menjadi kebutuhan utama.
“Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan cepat rusak juga,” ujar Widyo.
Ia juga menyoroti penataan kawasan Sungai Sukalila yang menurutnya mulai memberikan perubahan terhadap kenyamanan kawasan tersebut.
“Dengan adanya penataan kawasan Sukalila, menurut saya agak nyaman karena tidak ruwet lagi dengan parkir sembarangan di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.
PENGHARGAAN BUKAN GARIS AKHIR
Berbagai pembenahan tersebut berjalan beriringan dengan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon.
Sejumlah penghargaan dan prestasi yang diraih antara lain Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, Total Pencapaian Pelayanan KB Metode Operatif Wanita (MOW) Tahun 2025, Capaian Rumah Data Kependudukan Paripurna lebih dari 100 persen, serta Pelaksanaan Fasilitasi Siperindu Terbanyak kategori minimal empat kali.
Kota Cirebon juga meraih Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut, Juara II Sayembara Penanganan ODGJ Terbaik kategori Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2026.
Prestasi lainnya mencakup Juara Umum Porsenitas XIII KUNCI BERSAMA 2026, Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026, LPM Award 2026, hasil penilaian PEKPPP Top 10 Nasional, serta Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.
Kota Cirebon juga meraih Public Service Award 2026 Jawa Barat.
Namun, sederet penghargaan tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk berhenti berbenah.
Pemerintah Kota Cirebon menyadari masih ada berbagai tantangan yang harus dijawab. Mulai dari kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, pemerataan layanan digital, kualitas pelayanan tatap muka, hingga kecepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
KEMERDEKAAN HARUS TERASA, BUKAN HANYA TERLIHAT
Pada akhirnya, kemerdekaan memiliki makna yang sangat sederhana bagi masyarakat.
Kemerdekaan terasa ketika warga tidak dipersulit saat mengurus administrasi. Terasa ketika informasi pelayanan mudah diperoleh. Terasa ketika layanan kesehatan dapat diakses. Terasa ketika jalan yang dilalui setiap hari semakin nyaman dan pembangunan memberikan manfaat nyata.
Karena itu, berbagai penghargaan yang diraih pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi angka dalam laporan atau deretan piala di lemari penghargaan.
Ukuran akhirnya tetap sama: apakah masyarakat merasakan manfaatnya?
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi pengingat bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai.
Masih ada yang harus didengar.
Masih ada yang harus diperbaiki.
Dan masih ada pelayanan yang harus terus ditingkatkan.
Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan.
Bagi masyarakat hari ini, kemerdekaan juga berarti mendapatkan hak untuk dilayani dengan baik, memperoleh pembangunan yang adil, dan merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Kemerdekaan bukan sekadar dirayakan.
Kemerdekaan harus dirasakan.
Dokumentasi: Tim Dokumentasi MPP, Disdukcapil, dan Bidang PIKP
Pengolah Informasi: Tim Informasi dan Publikasi Bidang PIKP
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon
Instagram: @pemdakotacrb
/Loly
About the Author
