Sebuah insiden pembajakan kapal yang melibatkan kapal tongkang batubara terjadi di Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), menimbulkan kegundahan di kalangan masyarakat dan pihak berwenang. Kasus ini dilaporkan memicu permintaan tebusan sebesar 1 miliar rupiah dari para pelaku kepada pemilik kapal. Insiden ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas transportasi sungai yang menjadi akses utama bagi warga di daerah pedalaman.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 8 Juli 2025, sekitar pukul 10.00 WIB. Perahu motor yang membawa sekitar 40 penumpang dengan rute Muara Teweh–Puruk Cahu mengalami mati mesin di tengah sungai. Akibatnya, perahu terombang-ambing sebelum akhirnya ditabrak oleh kapal tongkang yang sedang melintas. Dari total 40 penumpang, 37 orang berhasil diselamatkan—terdiri atas 28 nama yang terdata di manifes dan 9 lainnya tidak terdaftar. Sementara tiga penumpang yang belum ditemukan adalah Suriansyah (62), Rustam Nawawi (49), dan Agus Jaya (34).
Kepala Basarnas Palangka Raya, Ketut Alit Supartana, menjelaskan bahwa upaya pencarian terhadap tiga korban yang hilang masih berlangsung. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran aliran Sungai Barito hingga 2 kilometer ke arah hilir dari lokasi kejadian. Namun, proses pencarian menghadapi tantangan teknis seperti sinyal komunikasi yang terbatas, arus sungai deras, serta air keruh yang menyulitkan visibilitas.
“Kondisi sungai tidak memungkinkan untuk penyelaman. Sangat berbahaya bagi penyelam,” jelas Ketut. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan transportasi sungai, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman Kalimantan yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama.
[IMAGE: Bajak Laut Sungai Barito Kapal Tongkang Batubara Tebusan 1 Miliar]
Selain insiden kecelakaan kapal, kasus pembajakan kapal juga menjadi isu yang marak di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di sekitar Sungai Barito. Meski jumlah kasus pembajakan kapal secara global mengalami penurunan, angka penculikan awak kapal dengan meminta tebusan meningkat, terutama di kawasan Afrika barat dan Laut Sulu dekat Filipina.
Biro Maritim Internasional (IMB) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penculikan dengan tebusan. Pada tahun 2016, tercatat 62 orang disandera dibandingkan 19 orang pada tahun 2015. Di kawasan Indonesia, perairan tetap menjadi area berisiko tinggi, dengan 49 insiden perompakan pada 2016. IMB juga menyarankan pemilik kapal untuk menghindari rute pelayaran yang berisiko tinggi dan meningkatkan kewaspadaan.
[IMAGE: Bajak Laut Sungai Barito Kapal Tongkang Batubara Tebusan 1 Miliar]
Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah pembajakan dan penculikan kapal. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berhasil membebaskan 126 kapal batu bara yang disandera. Insiden ini terjadi ketika seorang pengusaha melaporkan bahwa kapalnya ditahan, padahal kapal tersebut harus dibawa ke Hongkong.
Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki aturan dan kebijakan dalam kasus penahanan kapal batu bara. Namun, masih terjadi korupsi dan belum terselesaikan hingga sekarang. Ia menegaskan bahwa jika kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan perbaikan pola kerja untuk bisnis pertambangan. Pihaknya telah membuat daftar yang berasal dari masukan-masukan stakeholder, akademisi, dan parlemen. Termasuk tata kelola pertambangan nasional, keberpihakan pada kepentingan nasional, kepastian hukum, kemudahan investasi, pengelolaan lingkungan hidup, dan penegakan hukum.
Insiden pembajakan kapal di Sungai Barito menjadi peringatan bahwa keamanan transportasi sungai tetap menjadi prioritas utama. Kepatuhan terhadap aturan, peningkatan kewaspadaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Sampai saat ini, pihak berwenang terus memantau situasi dan berupaya memastikan keselamatan warga serta stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.
About the Author
