RadarKriminal.Newsz.id, Jakarta — Rektor Perbanas Institute sekaligus Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., menegaskan bahwa kondisi perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas demokrasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Hermanto Siregar saat diwawancarai awak media di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, ketika perekonomian tumbuh dengan baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat, ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi juga akan semakin besar.
“Relasinya erat sekali. Kalau ekonomi kita bagus, perkembangan ekonomi bagus, masyarakat kesejahteraan ekonominya bagus, maka demokrasi itu otomatis berjalan,” ujar Prof. Hermanto.
Ia menjelaskan, demokrasi yang sehat tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, demokrasi yang baik juga menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang baik, minimnya korupsi, kepastian hukum, serta transparansi kebijakan diyakini mampu menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang lebih sehat.
“Kalau demokrasi bagus, artinya tidak ada korupsi, tata kelolanya baik, semua transparan. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Jangan Ditunda
Prof. Hermanto juga menyoroti persoalan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Ia menilai, pembenahan tata kelola pemerintahan tidak boleh terus ditunda dengan berbagai alasan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian secara mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Namun, proses kajian tersebut jangan sampai dijadikan alasan untuk memperlambat implementasi kebijakan yang memang sudah diperlukan.
“Secara teori dan konsep kita sudah tahu bahwa itu perlu. Rakyat pada umumnya sudah bisa menerima. Jadi seyogianya pemerintah langsung menjalankan itu secara efektif,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai program secara efektif akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Sebaliknya, apabila pelaksanaan program terus ditunda, kepercayaan publik terhadap pemerintah berpotensi menurun.
“Kalau ditunda lagi dengan berbagai macam alasan, nanti rakyat pun kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” tegasnya.
SDM dan Keterampilan Jadi Kunci Generasi Muda
Memasuki sisa masa pemerintahan saat ini, Prof. Hermanto menilai pemerintah perlu memperkuat sejumlah sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Menurutnya, salah satu prioritas utama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Generasi muda, kata dia, perlu dibekali keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk kemampuan di bidang digital dan pemanfaatan teknologi modern.
“Yang paling penting itu pengembangan SDM, utamanya keterampilan dan pendidikan. Sekarang keterampilan apa yang dibutuhkan? Pemanfaatan teknologi, apa pun yang terkait dengan digital, itu yang harus diberikan kepada generasi muda,” ungkapnya.
Menurut Prof. Hermanto, peningkatan keterampilan tersebut penting agar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin besar.
Birokrasi Harus Efektif, Investasi Perlu Didorong
Selain pengembangan SDM, Prof. Hermanto menilai reformasi birokrasi menjadi agenda penting yang harus terus diperkuat. Birokrasi harus mampu bekerja secara efektif, memberikan pelayanan yang cepat, serta menghadirkan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain, investasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri karena keterbatasan fiskal membuat kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting.
“Pemerintah harus berkolaborasi sangat tinggi dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Swasta itulah yang membawa modal, membuat pabrik, membuat kebun dan sebagainya,” jelasnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta tersebut dinilai dapat memperluas kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Prof. Hermanto mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat jutaan anak muda yang memasuki dunia kerja. Karena itu, penciptaan lapangan pekerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Setiap tahun kita itu ada sekitar empat juta orang yang lulus sekolah dan lulus kuliah. Kalau lapangan kerjanya tidak ada, mereka akan menganggur. Itu yang harus dipikirkan,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat iklim investasi, serta memperluas kolaborasi dengan sektor swasta.
Menurutnya, perpaduan antara ekonomi yang kuat, demokrasi yang sehat, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, dan pembangunan yang inklusif merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
About the Author
